Sepanjang 2021, Sebanyak 1.805 Bencana Alam Landa Indonesia

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sejak awal Januari hingga akhir Agustus 2021 terdapat 1.805 kejadian bencana. Selama periode ini, bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi dengan rincian, banjir sebanyak 733 kejadian, cuaca ekstrem 475, tanah longsor 342, karhutla 205, gempa bumi 23, gelombang pasang dan abrasi 22 dan kekeringan 5. Dampak dari sejumlah bencana tersebut, BNPB mencatat korban meninggal dunia 508 jiwa, hilang 69, luka-luka 12.881 dan mengungsi atau menderita 5,8 juta jiwa.

Pada bulan Agustus 2021 ini, banjir terjadi sebanyak 61 kali, karhutla 44, cuaca ekstrim 29, tanah longsor 17, kekeringan 2, gempa bumi 1 dan gelombang pasang atau abrasi 1. Sebagai dampak dari bencana tersebut, BNPB mencatat korban meninggal 9 orang.

Baca juga: Ini Risiko Menggugurkan Kandungan

Dilihat dari sebaran kejadian, enam provinsi dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi yaitu Provinsi Jawa Barat dengan 26 kejadian, Kalimantan Tengah 18, Aceh 16, Kalimantan Selatan 15, Sumatera Utara 12 dan Sulawesi Selatan 11.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari menyatakan, sementara itu, jika dilihat perbandingan data pada bulan yang sama antara 2020 dan 2021, jumlah kejadian bencana pada tahun ini turun 35,68 persen. Pada Agustus 2020 jumlah bencana sebanyak 241 kejadian, sedangkan pada 2021 sebanyak 155. Meskipun jumlah kejadian turun, dampak bencana berdampak lebih besar, seperti korban meninggal naik 28,67 persen dan kerusakan rumah naik 660,67 persen.

"Meskipun jumlah kejadian bencana lebih sedikit, magnitude atau kekuatan bencana berpengaruh terhadap dampak maupun kerugiannya. Hal ini tentu saja menjadi perhatian penting untuk mengevaluasi kembali aspek mitigasi dan kesiapsiagaan di lokasi-lokasi yang setiap tahun diterpa bencana yang sama," kata Abdul dalam keterangan resmi, Sabtu (4/9).

Ia melanjutkan, sepanjang Agustus 2021, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di wilayah Indonesia. BNPB mencatat jumlah bencana alam sebanyak 155 kejadian selama bulan tersebut.

"Dari peta sebaran kejadian bencana, hal utama yang perlu dicermati adalah kesiapsiagaan daerah terhadap kejadian bencana yang dipicu oleh fenomena alam yang berbeda yakni hidrometeorologi basah dan kering," ungkapnya.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang Agustus 2021 memperlihatkan bahwa di wilayah Kalimantan terdapat dua provinsi mengalami dua jenis bencana yang dipengaruhi oleh fenomena hidrometeorologi basah (curah hujan tinggi) dan hidrometeorologi kering (kekeringan).

Fenomena itu memicu kejadian banjir sekaligus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan frekuensi yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kejadian banjir di Kalimantan Tengah tercatat 7 kali dan karhutla 11, sedangkan banjir di Kalimantan Selatan 4 dan karhutla 10 kejadian.

Melihat fenomena banjir dan karhutla dalam satu provinsi yang sebetulnya sudah terjadi sejak Juli lalu, BNPB berharap pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan hingga ke tingkat masyarakat. Hal ini disebabkan karena kejadian banjir dan karhutla pada satu provinsi akan memberikan paradigma baru karena memerlukan bentuk kesiapsiagaan yang berbeda.

"Pemerintah daerah harus menghadapi banjir di beberapa kab/kota dan karhutla di beberapa kab/kota lainnya pada provinsi yang sama," tegas dia.

Kesiapsiagaan dimaksud juga harus berjenjang dari hulu ke hilir, pusat ke daerah. Dimulai dengan informasi cuaca yang berpotensi membawa bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor serta karhutla pada saat bersamaan, pemerintah daerah akan meneruskan informasi dan upaya-upaya kesiapsiagaan kepada lingkup administrasi yang lebih kecil dan komunitas.

Baca juga: 2.559 Sekolah di Kabupaten Bogor Siap Gelar Asesmen Nasional Berbasis Komputer

"Dari sini kita mengharapkan peringatan dini bisa ditindaklanjuti dengan aksi segera atau early action," imbuhnya.

Namun, ia menegaskan hal tersebut tentu saja membutuhkan pendetilan informasi cuaca dari lembaga terkait sehingga pemerintah daerah bisa lebih jelas dalam memberikan panduan kepada masyarakat, misalnya kapan, siapa dan dimana saja yang harus evakuasi saat kondisi terjadi hujan deras. (OL-6)