Mereka yang Buntung di Tanah Abang

Hari-hari Yulia Tanudjaya kini hanya diisi dengan termenung di depan tokonya. Sesekali ia melirik ke kiri dan ke kanan melihat orang-orang yang hilir mudik di depan tokonya di Jalan Jatibaru Raya, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sekitar sebulan ini toko Yulia sepi pembeli. Sebab, Jalan Jatibaru Raya kini dipenuhi tenda para pedagang kaki lima, yang menghalangi akses ke toko yang menjual aneka oli dan suku cadang kendaraan tersebut.

Nasib Yulia kian tak tentu karena pelanggan utama tokonya adalah Mikrolet yang sebelumnya berseliweran di kawasan Pasar dan Stasiun Tanah Abang itu. Mikrolet-mikrolet itu kini dilarang melintas di Jalan Jatibaru Raya demi para PKL.

“Saya sudah 50 tahun jualan di sini, baru kali ini saja kayak begini. Sejak ada tenda-tenda ini, saya sudah ampun, dah. Mobil saya juga tidak bisa keluar-masuk karena jalan ditutup,” ujar Yulia saat ditemui detikX, Kamis, 25 Januari 2018.

Karena pembeli kesulitan mendekat ke tokonya, Yulia mengaku omzetnya melorot tajam. Sebelumnya, sehari ia bisa mendapatkan uang minimal Rp 1 juta. Sekarang, ibarat kata, pemasukannya hanya cukup untuk makan. Bahkan kini Yulia menjadi ‘sasaran tembak’ para sopir Mikrolet.

“Mereka benar-benar nggak dapat duit. Sampai istri para sopir Mikrolet bawa-bawa ayam ke saya, buat ditukerin sama uang. Itu sampai segitunya,” katanya.

Yulia mengaku sebenarnya tidak menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penataan PKL di Tanah Abang. Namun, menurutnya, tidak semestinya PKL-PKL itu ditempatkan di jalan raya, yang membuat warga seperti dirinya merugi. “Kita jualan kayak begini bayar pajak juga, lo,” ujarnya memelas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 22 Desember 2017 memutuskan melakukan penataan pasar di Tanah Abang, salah satunya PKL. Caranya dengan menutup dua ruas Jalan Jatibaru Raya mulai jalan layang Jatibaru (Cideng) hingga pertigaan menuju Jalan Kebon Jati atau kawasan Pasar Tanah Abang Blok G.

Yang menjadi masalah adalah akses jalan kita. Kita jadi terkepung. Makanya saya sama warga lain protes ke Balai Kota dan DPRD.”

Dua ruas jalan itu ditutup dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Satu ruas jalan digunakan untuk 400 PKL dengan dipasangi masing-masing tenda berukuran 2x1,5 meter. Satu ruasnya lagi, yang sejajar dengan Stasiun Tanah Abang, hanya untuk bus TransJakarta Tanah Abang Explorer. Kedua ruas jalan ini dipisahkan oleh separator tinggi berwarna oranye. Sedangkan jalur pedestrian di kedua ruas jalan ini tetap hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Untuk memudahkan pengunjung Pasar Tanah Abang melintasi Jalan Jatibaru Raya, Pemprov menyiapkan 10 bus TransJakarta Tanah Abang Explorer gratis. Setiap bus yang menampung 60 orang itu berputar melewati enam tempat pemberhentian. Lahan parkir seluas 3.000 meter persegi milik PT Kereta Api Indonesia pun disiapkan untuk ojek pangkalan dan ojek online.

Selain dikritik karena melanggar aneka aturan dan perundang-undangan terkait diperbolehkannya badan jalan untuk PKL, nyatanya kebijakan tersebut mendatangkan kerugian bagi banyak pihak. Andi Mukhori, juru bicara RW 01 Kelurahan Kampung Bali, mengatakan akses warga dari beberapa gang dan jalan menuju Jalan Jatibaru Raya buntu, seperti Jalan Jatibaru III dan Jalan Jatibaru IV, sejak adanya deretan tenda PKL.

“Yang menjadi masalah adalah akses jalan kita. Kita jadi terkepung. Makanya saya sama warga lain protes ke Balai Kota dan DPRD,” ujar Andi kepada detikX, Kamis, 25 Januari.

Menurut Andi, kebijakan itu diambil secara sepihak. Sebelum dilaksanakan penutupan jalan, sejumlah ketua RT di lingkungan RW 01 memang diajak berdialog. Namun, dari 10 RT yang ada, ternyata yang diajak berembuk di bekas kantor Pemuda Panca Marga dekat Stasiun Tanah Abang adalah yang setuju saja.

Bukan hanya akses jalan bagi warga yang dipersoalkan. Di lingkungan RW 01 juga terdapat sejumlah kantor ekspedisi, agen perjalanan, dan toko, yang akhirnya terganggu ketika akan melakukan bongkar-muat barang. Belum lagi beberapa penginapan dan hotel tak jauh dari Stasiun Tanah Abang.

“Nah, mereka itu mati usahanya. Terus lagi warga yang pada punya mobil, karena susah jalannya, banyak yang naik taksi online. Itu saja harus jalan kaki jauh sampai Hotel Pharmin atau Blok G,” kata Andi.

Berdasarkan pengakuan sejumlah pedagang, yang menempati tenda sebagian bukan pedagang skala PKL, melainkan pedagang besar yang berada di dalam pasar Tanah Abang. Termasuk dari Blok B dan F, blok yang ramai dengan transaksi puluhan miliar rupiah sehari. Itu artinya penataan terkesan seolah cuma memindahkan pedagang Tanah Abang ke jalan raya.

“Sebelumnya saya di Blok F. Di Blok F grosiran saja. Kalau di sini jualan barang-barang khusus untuk PKL. Sekarang yang jualan di dalam pada ingin keluar juga,” kata seorang pedagang, Feby, kepada detikX.

Adapun sejumlah pedagang yang sebelumnya berjualan di trotoar hanya bisa mengeluh karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama. “Saya yang jualan di sini dari kecil malah nggak dapat. Yang dapat orang-orang toko (Pasar Tanah Abang),” ujar ibu-ibu PKL yang enggan disebutkan namanya kepada detikX.

Yang juga merasakan dampak dari penataan adalah para sopir Mikrolet. Setidaknya ada lima trayek Mikrolet berbagai jurusan yang kini tak bisa lagi mengambil penumpang di depan stasiun. Di samping itu, ada empat trayek bus Mayasari, satu Kopaja, dan aneka bus lain.

Sejumlah sopir angkutan umum itu akhirnya berunjuk rasa dan memblokir Jalan Jatibaru. Mereka mengatakan penghasilan turun hingga 50 persen setelah ada penataan PKL. Mereka menuntut agar Jalan Jatibaru Raya kembali dibuka dan TransJakarta Tanah Abang Explorer dihapus. “Trayek harus kembali, Tanah Abang Explorer dihilangkan, karena itu pengaruhnya besar bagi kami,” kata koordinator sopir angkot M-08 rute Tanah Abang-Kota, Borlin Simbolon.

Penutupan jalan juga meningkatkan kemacetan hingga 60 persen. Survei Polda Metro Jaya menyebutkan, kepadatan dan kemacetan bertambah pada jam-jam tertentu di Jalan Fachrudin hingga Tomang dan Slipi. Angkutan umum Mikrolet, Kopaja, dan feeder TransJakarta pun terpaksa menumpuk di kolong jalan layang Cideng.

“Berdasarkan pengamatan dan survei, kalau kita lihat pengamatan mata, (kemacetan meningkat) 60 persen di wilayah itu,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, Jumat, 26 Januari 2018.

Namun kebijakan Anies itu dibela oleh tokoh Tanah Abang yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Abraham ‘Lulung’ Lunggana. Sebagai tokoh yang namanya cukup berkibar di Tanah Abang, Lulung mengakui ikut diajak berembuk menata kawasan tersebut.

Menurut Lulung, Anies menggunakan hak diskresinya untuk menata Tanah Abang. Anies ingin memberikan kepastian hukum kepada para PKL itu sambil menunggu selesainya pembangunan Blok G. Kebijakan itu akan terus dievaluasi, dan hal-hal yang masih menjadi masalah akan dicarikan solusi.

“Ini siapa sih yang protes? Ini cuma orang-orang politik sebenarnya. Makanya saya bilang ke dia. Sebenarnya dia itu was-was ketika hati rakyat kecil direbut oleh Anies,” kata Ketua Umum Pemuda Panca Warga itu kepada detikX.

Adapun Anies mengatakan menerima seluruh masukan terkait penataan kawasan Tanah Abang. Semua masukan dikaji dan ditindaklanjuti. Survei digelar setiap dua minggu untuk mengumpulkan data-data yang ada, termasuk tentang kemacetan.

Ia menyadari betul munculnya protes soal penataan Tanah Abang yang dilakukan dengan menutup Jalan Jatibaru Raya. Tapi dibutuhkan waktu agar penataan Tanah Abang bisa diterima semua pihak. Penataan ini dilakukan karena kawasan di depan Stasiun Tanah Abang semrawut lantaran menjadi titik pelintasan hilir mudik orang, termasuk perdagangan.

"Jadi yang mau kita lakukan adalah mengelola agar lalu lintas orang yang datang lewat Stasiun Tanah Abang dan kegiatan perbelanjaan dikelola dengan baik," kata Anies dalam program talk show ‘Mata Najwa’ yang ditayangkan Trans 7, pekan lalu.