Karena yang mengatakan itu menteri yang mengoordinasi bidang politik dan hukum, tentu kita bisa berasumsi bahwa pernyataan tersebut benar. Bukan omong kosong atau sekadar tuduhan tanpa dasar. Pernyataan itu juga mengonfirmasi kecurangan dalam pemilu bukanlah halusinasi. Dalam lima pemilu terakhir di era reformasi, kata Mahfud, kecurangan lebih banyak dilakukan masyarakat dan parpol peserta pemilu.
Pernyataan Mahfud itu sesungguhnya merupakan refleksi untuk segenap elemen bangsa ini agar mewaspadai adanya potensi kecurangan yang sama pada pemilu-pemilu yang akan datang, terutama Pemilu 2024 yang sembilan bulan lagi bakal diselenggarakan. Namun, kiranya Pak Menteri kurang adil dengan tidak menyebut pemerintah atau negara sebagai salah satu pihak pelaku kecurangan.
Padahal, publik tahu negara dengan seluruh cabang dan kekuatan yang dimiliki justru menjadi pihak yang paling berpotensi melakukan kecurangan. Bukan sekadar kecurangan yang remeh-temeh dan tiada berpola, melainkan kecurangan yang bersifat masif, sistematis, dan bahkan terstruktur. Bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa intervensi, atau penyalahgunaan kewenangan. Sebagai contoh saja, kasus suap yang melibatkan anggota KPU demi meloloskan politikus yang menjadi calon legislatif agar ditetapkan menjadi anggota DPR, beberapa waktu lalu, kalau mau jujur semestinya juga digolongkan sebagai kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu yang notabene ialah bagian atau cabang dari pemerintah.
Dalam perspektif lain, pernyataan Mahfud ihwal kecurangan pemilu yang selalu terjadi kiranya juga dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa eksekutif dan legislatif yang saat ini sedang duduk nyaman di kursi mereka boleh jadi ialah produk dari pemilu yang curang. Bukankah logika berpikirnya seperti itu, Pak Menteri?
Kalau iya, berarti publik semakin setuju bahwa kecurangan dalam pemilu, sekecil apa pun, harus dicegah, ditutup celah-celahnya agar tidak terus berulang. Kita tidak ingin negara ini dipimpin dan dikelola orang-orang yang merupakan produk dari proses pemilu yang dipenuhi kecurangan.
Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu cermin dari kedaulatan rakyat melalui jalan demokrasi. Kecurangan dalam bentuk apa pun, lewat cara apa pun, dan dilakukan siapa pun, sesungguhnya merupakan bentuk kejahatan yang akan menodai demokrasi sekaligus mengebiri kedaulatan rakyat.
Karena itu, pernyataan Mahfud sebagai wakil pemerintah hendaknya tidak berhenti sebatas sebagai pengakuan, tetapi juga mesti ditimpali dengan langkah serius yang konkret untuk meniadakan kecurangan pemilu. Tidak ada gunanya pengakuan itu, tiada manfaat narasi wanti-wanti tentang besarnya potensi kecurangan yang bakal terjadi, kalau pada akhirnya negara ini tak mampu menyetop praktik-praktik curang nan culas pada pemilu-pemilu di masa yang akan datang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
