SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
PEMAHAMAN MAHASISWA GENERASI Z DI LINGKUNGAN FAKULTAS
SYARIAH IAIN LANGSA TENTANG HUBUNGAN TIMBAL BALIK
PEMERINTAH DAN RAKYAT DALAM KONSEP DUSTURIYAH
Azhila Balqis (2032019040)
Hukum Tata Negara/ Fakultas Syariah
Dosen Pembimbing:
• Dr.Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
• Muhammad Firdaus, Lc,M.Sh
LATAR BELAKANG
◦ Fakta penelitian UNESCO mencatat bahwa Indonesia adalah negara
urutan kedua dalam literasi, hal ini menjelaskan bahwa kondisi
rakyat Indonesia sangat memprihatinkan dalam literasi dimana
hanya 0,001% dari 1000 yang tinggal di Indonesia hanya ada
1orang yang rajin dalam membaca.
◦ Media dan teknologi yang terus berkembang juga mempengaruhi pola
berfikir dan perilaku setiap generasi salah satunya generasi Z. salah satu
bentuk kontribusi mahasiswa generasi z adalah sebagai kontrol politik dan
komunikator politik
◦ Salah satu bentuk tugas mahasiswa adalah sebagai agent of change yang
akan membawa perubahan positif dan kontrusif melalui perkembangan
teknologi.
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan
pemahaman generasi Z terhadap hubungan timbal balik
antara Pemerintah dan Rakyat.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik yang
dijalankan di Indonesia sudah sesuai dengan fiqih siyasah
dusturiyah
Konsep Utama Penelitian
◦ Hubungan timbal balik adalah hubungan antara individu dengan individu atau kelompok
dengan kelompok yang melibatkan saling tukar hadiah barang, jasa, atau bantuan.
Dalam hubungan timbal balik ada kewajiban yang harus di lakuakan, yaitu membalas
apa yang telah diberikan oleh pihak yang melakukan kerjasama.
◦ Timbal balik antara pemerintah dan rakyat dalam konsep dusturiyah adalah membahas
tentang Pemerintah memberikan hak dan kewajiban kepada rakyatnya sesuai dengan
aturan yang berlaku dalam membahas hak dan kewajiban, aturan yang berlaku adalah
Perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencapai kemaslahatan
rakyat.
◦ Generasi Z adalah generasi yang lahir di mulai pada tahun 1996-2012
dan dikenal dekat dengan Internet.
Metode Penelitian
Metode Kualitatif Mahasiswa Generasi Z prodi
Hukum Tata Negara
Purposive
Sampling
Wawancara, Dokumentasi
dan Observasi
1. Perspektif Mahasiswa Generasi Z Fakultas Syariah IAIN
Langsa Dalam mempelajari Hubungan Timbal Balik antara
Pemerintah Dan Rakyat
Hasil penelitian dalam point ini kedelapan narasumber menjawab
dengan sepakat bahwa pentingnya mempelajari hubungan timbal balik
antara pemerintah dan rakyat dalam konsep dusturiyah.
Hasil Penelitian
2. Pemahaman dan Persepsi Terhadap Hubungan Timbal Balik
Dalam Konsep Dusturiyah
Hasil penelitian ini peneliti menangkap 5 point yang disampaikan oleh
narasumber yaitu menciptakan sistem hukum yang adil, melindungi rakyat,
memelihara keutuhan wilayah dan asset-asset negara, melaksanakan amanat
undang-undang, dan mensejahterakan rakyat.
3. Persepsi Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara
Terhadap Aspirasi Rakyat
Pada hasil penelitian ini narasumber menyampaikan persepsinya bahwa beberapa
aspirasi rakyat masih belum ditampung dengan baik. Dan Adapun sesuai dalam
konsep siyasah dusturiyah bahwa aspirasi rakyat adalah salah satu bentuk dari
hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat
4. Hubungan Timbal Balik Di Indonesia Apakah Sudah
Sesuai Dengan Konsep Siyasah Dusturiyah
Konsep siyasah dusturiyah di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-
undang yang menjelaskan Hak dan Kewajiban kepada rakyat untuk
mensejahterakan rakyat, namun dalam menjalankannya ada 6 faktor
yang membuat hak dan kewajiban tidak berjalan dengan baik
Pemerintah yang masih egois dalam membuat kebijakan,
Kurangnya empati rakyat terhadap kebijakan yang telah dibuat ,
Rendahnya kesadaran rakyat dalam berbangsa dan bernegara,
Sikap tidak toleran Pemerintah terhadap rakyat, aspirasi rakyat
yang tidak dijalankan dengan baik dan penyalahgunaan
kekuasaan oleh pemerintah
Kesimpulan
• Mahasiswa Generasi Z Prodi Hukum Tata Negara memahami dengan baik
tentang hubungan timbal balik yang terjadi antara Pemerintah dan Rakyat
dalam konsep dusturiyah
• Hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat di Indonesia sudah
sesuai dengan konsep dusturiyah yang membahas tentang pemerintah
memberikan hak dan kewajiban kepada rakyat dalam aturan perundang-
undangan agar mencapai kemaslahatan kepada rakyat. Hanya saja dalam
menjalankannya masih ada oknum Pemerintah yang memanfaatkan jabatan
dan kekuasaanya dalam memberikan hak dan kewajiban kepada rakyat
secara semena-mena dan merusak kesejahteraan rakyat.
Terima Kasih

More Related Content

Similar to Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat

Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesiaPeranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesiaNurfa de ImoeLa
 
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahMengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahDadang Solihin
 
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Succes Zen
 
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)noidmedia virtual
 
Problematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesiaProblematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesianoidmedia virtual
 
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiMakalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiSyifa Lailatul
 
The recovery of civism in public administration, power point
The recovery of civism in public administration, power pointThe recovery of civism in public administration, power point
The recovery of civism in public administration, power pointTimbul Manurung
 
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdfMateri Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdfFerraEkaRamadhani1
 
Karya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 BawangKarya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 Bawangalsalcunsoed
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraDewi Zulaeva
 
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralKebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralmonalisaibrahim
 

Similar to Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat (20)

Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesiaPeranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahMengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah
 
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahtera...
 
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
Problematika penegakan hukum di indonesia(1) (1)
 
Problematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesiaProblematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesia
 
Penegakan Hukum di Indonesia
Penegakan Hukum di IndonesiaPenegakan Hukum di Indonesia
Penegakan Hukum di Indonesia
 
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasiMakalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
Makalah fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 
The recovery of civism in public administration, power point
The recovery of civism in public administration, power pointThe recovery of civism in public administration, power point
The recovery of civism in public administration, power point
 
Makalah ilmu politik pa kamburi (2)
Makalah ilmu politik pa kamburi (2)Makalah ilmu politik pa kamburi (2)
Makalah ilmu politik pa kamburi (2)
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 
BAB 1 KLS XII.pptx.pdf
BAB 1 KLS XII.pptx.pdfBAB 1 KLS XII.pptx.pdf
BAB 1 KLS XII.pptx.pdf
 
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdfMateri Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
Materi Lengkap Pendidikan Anti Korupsi.pdf
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Karya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 BawangKarya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 Bawang
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga NegaraMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moralKebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 

Recently uploaded

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Recently uploaded (10)

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat

  • 1. PEMAHAMAN MAHASISWA GENERASI Z DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA TENTANG HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMERINTAH DAN RAKYAT DALAM KONSEP DUSTURIYAH Azhila Balqis (2032019040) Hukum Tata Negara/ Fakultas Syariah Dosen Pembimbing: • Dr.Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA • Muhammad Firdaus, Lc,M.Sh
  • 2. LATAR BELAKANG ◦ Fakta penelitian UNESCO mencatat bahwa Indonesia adalah negara urutan kedua dalam literasi, hal ini menjelaskan bahwa kondisi rakyat Indonesia sangat memprihatinkan dalam literasi dimana hanya 0,001% dari 1000 yang tinggal di Indonesia hanya ada 1orang yang rajin dalam membaca.
  • 3. ◦ Media dan teknologi yang terus berkembang juga mempengaruhi pola berfikir dan perilaku setiap generasi salah satunya generasi Z. salah satu bentuk kontribusi mahasiswa generasi z adalah sebagai kontrol politik dan komunikator politik ◦ Salah satu bentuk tugas mahasiswa adalah sebagai agent of change yang akan membawa perubahan positif dan kontrusif melalui perkembangan teknologi.
  • 4. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan pemahaman generasi Z terhadap hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat. 2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik yang dijalankan di Indonesia sudah sesuai dengan fiqih siyasah dusturiyah
  • 5. Konsep Utama Penelitian ◦ Hubungan timbal balik adalah hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang melibatkan saling tukar hadiah barang, jasa, atau bantuan. Dalam hubungan timbal balik ada kewajiban yang harus di lakuakan, yaitu membalas apa yang telah diberikan oleh pihak yang melakukan kerjasama. ◦ Timbal balik antara pemerintah dan rakyat dalam konsep dusturiyah adalah membahas tentang Pemerintah memberikan hak dan kewajiban kepada rakyatnya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam membahas hak dan kewajiban, aturan yang berlaku adalah Perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencapai kemaslahatan rakyat.
  • 6. ◦ Generasi Z adalah generasi yang lahir di mulai pada tahun 1996-2012 dan dikenal dekat dengan Internet.
  • 7. Metode Penelitian Metode Kualitatif Mahasiswa Generasi Z prodi Hukum Tata Negara Purposive Sampling Wawancara, Dokumentasi dan Observasi
  • 8. 1. Perspektif Mahasiswa Generasi Z Fakultas Syariah IAIN Langsa Dalam mempelajari Hubungan Timbal Balik antara Pemerintah Dan Rakyat Hasil penelitian dalam point ini kedelapan narasumber menjawab dengan sepakat bahwa pentingnya mempelajari hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat dalam konsep dusturiyah. Hasil Penelitian
  • 9. 2. Pemahaman dan Persepsi Terhadap Hubungan Timbal Balik Dalam Konsep Dusturiyah Hasil penelitian ini peneliti menangkap 5 point yang disampaikan oleh narasumber yaitu menciptakan sistem hukum yang adil, melindungi rakyat, memelihara keutuhan wilayah dan asset-asset negara, melaksanakan amanat undang-undang, dan mensejahterakan rakyat.
  • 10. 3. Persepsi Mahasiswa Generasi Z Hukum Tata Negara Terhadap Aspirasi Rakyat Pada hasil penelitian ini narasumber menyampaikan persepsinya bahwa beberapa aspirasi rakyat masih belum ditampung dengan baik. Dan Adapun sesuai dalam konsep siyasah dusturiyah bahwa aspirasi rakyat adalah salah satu bentuk dari hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat
  • 11. 4. Hubungan Timbal Balik Di Indonesia Apakah Sudah Sesuai Dengan Konsep Siyasah Dusturiyah Konsep siyasah dusturiyah di Indonesia sudah tertuang dalam Undang- undang yang menjelaskan Hak dan Kewajiban kepada rakyat untuk mensejahterakan rakyat, namun dalam menjalankannya ada 6 faktor yang membuat hak dan kewajiban tidak berjalan dengan baik Pemerintah yang masih egois dalam membuat kebijakan, Kurangnya empati rakyat terhadap kebijakan yang telah dibuat , Rendahnya kesadaran rakyat dalam berbangsa dan bernegara, Sikap tidak toleran Pemerintah terhadap rakyat, aspirasi rakyat yang tidak dijalankan dengan baik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah
  • 12. Kesimpulan • Mahasiswa Generasi Z Prodi Hukum Tata Negara memahami dengan baik tentang hubungan timbal balik yang terjadi antara Pemerintah dan Rakyat dalam konsep dusturiyah • Hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Rakyat di Indonesia sudah sesuai dengan konsep dusturiyah yang membahas tentang pemerintah memberikan hak dan kewajiban kepada rakyat dalam aturan perundang- undangan agar mencapai kemaslahatan kepada rakyat. Hanya saja dalam menjalankannya masih ada oknum Pemerintah yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaanya dalam memberikan hak dan kewajiban kepada rakyat secara semena-mena dan merusak kesejahteraan rakyat.